Pemerintah Singapura telah menegaskan kembali pentingnya menjaga keutuhan sosial di tengah dinamika politik yang semakin rumit. Menteri Sosial dan Pembangunan Keluarga Singapura, Masagos Zulkifli, menekankan bahwa ras atau agama tidak boleh digunakan untuk memperoleh keuntungan politik. Pernyataan ini muncul saat Singapura sedang melaksanakan pemilihan umum. Menurutnya, intervensi dari pihak asing melalui media sosial dapat mengancam stabilitas yang telah dibangun oleh negara tersebut selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah tegas dengan memblokir konten-konten yang dianggap meresahkan.
Di tengah perubahan global yang pesat, Masagos Zulkifli menyoroti pentingnya menjaga persatuan antarbangsa di Singapura. Ia menunjukkan bahwa toleransi dan kepercayaan adalah dua elemen utama yang membuat negara ini berhasil menjadi salah satu pusat ekonomi terkemuka dunia. Dalam konteks pemilu, ia menegaskan bahwa setiap warga negara harus berhati-hati agar perbedaan pendapat tidak berubah menjadi sumber perpecahan.
Selain itu, pemerintah juga aktif dalam memerangi upaya asing yang ingin mencampuri urusan dalam negeri melalui platform digital. Langkah-langkah hukum telah diambil untuk memastikan bahwa unggahan-unggahan yang memecah belah masyarakat ditiadakan sebelum menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Meta, raksasa media sosial, diminta bekerja sama dengan pemerintah untuk memblokir akun-akun yang diidentifikasi sebagai ancaman.
Kontroversi ini mencuat ketika beberapa tokoh luar negeri menggunakan Facebook untuk mengkritik penanganan isu-isu keagamaan oleh pemerintah Singapura. Mereka bahkan berusaha mempengaruhi pemilih lokal dengan mengajukan argumen berbasis agama. Hal ini memicu kekhawatiran serius dari Perdana Menteri Lawrence Wong, yang menyerukan perlunya waspada terhadap manipulasi media sosial selama masa kampanye.
Dalam situasi seperti ini, peran tokoh agama juga menjadi sorotan. Seorang ulama Islam bernama Noor Deros baru-baru ini terlibat dalam diskusi publik setelah mengunggah panduan politik yang mencantumkan tuntutan tertentu kepada para calon. Meskipun kontroversi ini tidak disebutkan secara spesifik oleh PM Wong, tetap saja dampaknya cukup signifikan terhadap atmosfer politik nasional.
Pemilu kali ini tidak hanya menjadi ajang bagi warga negara untuk menentukan pemimpin mereka, tetapi juga ujian nyata bagi integritas sistem demokrasi Singapura. Melalui sikap tegas terhadap campur tangan asing serta upaya mempertahankan nilai-nilai kesetaraan, pemerintah berharap dapat melanjutkan warisan stabilitas yang telah lama menjadi ciri khas negara tersebut.