Banyak pendidik kontrak dari sekolah-sekolah agama di Kabupaten Pelalawan menghadapi situasi sulit karena pemutusan hubungan kerja tanpa pemberitahuan resmi. Para guru ini akhirnya memutuskan untuk mendatangi kantor bupati guna mencari kejelasan atas status mereka.

Sejak awal Maret 2025, sekitar ratusan guru honorer dari berbagai Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Pelalawan telah dirumahkan tanpa kepastian masa depan. Dalam aksi protes yang dilakukan pada Kamis (27/3/2025), para tenaga pendidik tersebut menuntut hak-hak yang belum terbayarkan selama dua bulan terakhir, yaitu Januari dan Februari 2025. Honor bulanan yang biasanya diterima sebesar Rp1,5 juta pun masih tertunda, padahal Idulfitri sudah semakin dekat, meningkatkan kebutuhan finansial mereka. Selama pertemuan dengan pejabat daerah, empat perwakilan pemerintahan menjelaskan bahwa kendala regulasi menjadi alasan utama tidak dibayarnya gaji para guru.

Pada kesempatan dialog yang digelar di auditorium Kantor Bupati Pelalawan, kepala salah satu madrasah, Ibu Riza, menyampaikan beberapa tuntutan penting dari para guru. Di antaranya adalah penyelesaian pembayaran upah yang tertunda, pengiriman surat pemecatan resmi, serta klarifikasi atas perlakuan berbeda dengan tenaga lain seperti petugas kebersihan atau security yang tetap menerima kontrak perpanjangan. Plt Sekda Tengku Zulfan memberikan tanggapan bahwa layanan publik seperti kebersihan dan transportasi harus tetap berjalan sehingga aturan memberikan prioritas kepada sektor tersebut. Meskipun demikian, aspirasi para guru akan diteruskan ke instansi terkait, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Ketidakpuasan terhadap jawaban dari pihak eksekutif mendorong para guru untuk melanjutkan aksi mereka ke DPRD Pelalawan. Wakil Ketua DPRD, Baharudin SH, menyoroti kebijakan Pemda yang dinilai kurang bijaksana dalam merumahkan para guru secara mendadak. Menurutnya, langkah alternatif dapat diambil dengan menempatkan kembali para guru di sekolah negeri setempat. Setelah hari raya, DPRD berencana menggelar rapat bersama pihak Pemda untuk membahas solusi permanen bagi nasib hampir 300 guru honorer yang terdampak. Keberlanjutan pendidikan anak-anak di daerah tersebut sangat bergantung pada penyelesaian masalah ini secara adil dan transparan.