Pada tanggal 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto berencana meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Tujuan utama badan ini adalah untuk mengelola dana negara dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui berbagai instrumen investasi. Diharapkan, dengan sistem pengelolaan yang transparan dan tata kelola yang baik, Danantara akan menjadi alat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa Danantara merupakan lembaga besar yang memerlukan waktu untuk berkonsolidasi agar dapat beroperasi secara optimal. Ia menekankan perlunya kesabaran dari masyarakat dan pihak asing terhadap keberadaan badan baru ini. Menurutnya, pembentukan Danantara bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi BUMN, sehingga manajemen perusahaan milik negara dapat lebih profesional dan efektif.

M. Chatib Basri, anggota Dewan Ekonomi Nasional dan ekonom senior, melihat potensi Danantara sebagai sarana pengelolaan aset yang efisien bagi negara. Menurutnya, jika dikelola secara profesional, Danantara dapat menjadi alat daur ulang aset yang tidak produktif menjadi aset yang lebih bermanfaat. Ini juga berpotensi menarik minat investor untuk mengembangkan aset-aset tersebut. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah meminta mantan presiden dan wakil presiden RI untuk membantu mengawasi operasional Danantara, meskipun Joko Widodo masih menunggu hasil pembahasan pemerintah.

Pengelolaan aset oleh Danantara diharapkan bisa mencapai US$ 900 miliar atau setara dengan Rp 14.710 triliun. Model pengelolaan ini mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited dari Singapura dan memiliki peran serupa dengan Indonesia Investment Authority (INA), namun dengan cakupan yang lebih luas. Dasar hukum pembentukan Danantara didasarkan pada revisi UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang disahkan DPR pada awal bulan ini. Dengan adanya Danantara, pengelolaan aset pemerintah akan lebih terintegrasi dan efisien, membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.