Insiden kekerasan seksual yang melibatkan tenaga medis di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung memicu perhatian serius terhadap sistem pengawasan rumah sakit. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr Slamet Budiarto, menegaskan bahwa semua masalah yang muncul di sebuah rumah sakit adalah tanggung jawab penuh direktur dan pemiliknya. Hal ini mencakup pelanggaran hukum akibat kelalaian sumber daya manusia di rumah sakit tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengambil tindakan dengan mengganti Ketua Staf Medik (KSM) di RSHS Bandung karena dinilai gagal menjaga integritas layanan kesehatan.

RSHS Bandung juga menghadapi berbagai tantangan lain seperti ketiadaan gaji bagi residen, pelanggaran prosedur operasional standar (SOP), serta manajemen yang tidak efektif. Kemenkes sedang melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki celah dalam pengawasan dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Pengawasan Lebih Ketat Terhadap Rumah Sakit

Kasus kekerasan seksual oleh seorang dokter program pendidikan spesialis di RSHS Bandung menjadi alasan utama bagi Kementerian Kesehatan untuk merevisi sistem pengawasan mereka. Tidak hanya fokus pada pelaku langsung, tetapi struktur organisasi rumah sakit juga dipertanyakan. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan, Azhar Jaya, menegaskan bahwa SOP sudah ada namun masih ada celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Untuk itu, revisi sistem pengawasan menjadi langkah penting dalam mencegah insiden serupa di masa depan.

Slamet Budiarto dari IDI menyoroti pentingnya kepemimpinan yang kuat di setiap rumah sakit. Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas SDM rumah sakit harus sepenuhnya dikelola oleh direktur dan pemilik. Selain itu, RSHS Bandung memiliki catatan buruk terkait pembayaran gaji residen, jam kerja yang tidak sesuai standar, serta pelanggaran SOP lainnya. Menurut Slamet, semua masalah ini adalah tanggung jawab langsung dari manajemen rumah sakit. Perbaikan tata kelola menjadi prioritas utama agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.

Pencapaian dan Evaluasi Sistem Pengawasan

Setelah skandal ini terungkap, Kemenkes telah mengambil langkah konkret dengan mengganti Ketua Staf Medik di unit RSHS Bandung. Langkah ini diambil karena KSM dianggap turut bertanggung jawab secara struktural atas pelanggaran yang terjadi. Revisi sistem pengawasan juga difokuskan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas di tingkat manajemen. Dengan demikian, pengawasan yang lebih ketat akan membantu mencegah adanya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan rumah sakit dilakukan oleh Kemenkes guna menutup celah-celah yang memungkinkan pelanggaran terjadi. Meskipun SOP sudah tersedia, beberapa faktor seperti kurangnya komunikasi antara manajemen dan staf, serta minimnya pengawasan internal, menjadi penyebab utama kelemahan sistem. Kemenkes menjanjikan bahwa semua pihak yang bertanggung jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan menerima sanksi tegas. Hal ini mencakup penggantian posisi strategis di manajemen rumah sakit jika ditemukan indikasi kegagalan dalam menjaga integritas layanan kesehatan. Dengan upaya ini, harapan besar tercipta lingkungan medis yang aman dan profesional bagi pasien serta tenaga medis.