Pemberantasan premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas) bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta lembaga terkait lainnya. Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, menegaskan bahwa menyalahkan sepenuhnya Polri atas tantangan ini adalah pendekatan yang kurang tepat. Peran masing-masing institusi sangat penting dalam mengelola ormas berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan tindakan kriminal.

Pengawasan dan Penindakan Terhadap Ormas Bermasalah

Dalam suasana politik dan sosial yang semakin dinamis, permasalahan premanisme ormas telah menjadi sorotan nasional. Menurut Haidar Alwi, penanganan masalah ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Misalnya, ormas yang memiliki badan hukum masuk dalam wilayah supervisi Kemenkumham, sementara ormas tanpa badan hukum namun terdaftar di pemerintah merupakan ranah Kemendagri. Namun, jika sebuah ormas melakukan pelanggaran pidana, maka kasus tersebut langsung menjadi urusan kepolisian.

Sebagai contoh nyata, pada bulan Mei 2025, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah memulai serangkaian operasi untuk memberantas premanisme. Salah satu hasilnya adalah penangkapan 66 orang preman di Serang, sebagian besar dari mereka berafiliasi dengan ormas tertentu. Tidak hanya itu, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu guna menangani premanisme dan ormas secara komprehensif. Satgas ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara seperti Kemenko Polhukam, TNI, BIN, Kejaksaan Agung, dan BSSN.

Kehadiran satgas ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dari segala bentuk premanisme yang dapat mengganggu ketertiban umum, aktivitas usaha, dan iklim investasi. Dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam upaya ini, karena kebersamaan antara pemerintah dan rakyat diyakini sebagai solusi efektif untuk mengatasi ancaman premanisme.

Di sisi lain, operasi pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan juga telah menunjukkan hasil positif, seperti penangkapan pelaku pembakaran mobil polisi di Depok. Ini membuktikan bahwa meskipun pelaku adalah anggota ormas, mereka tetap ditindak sesuai dengan hukum.

Pandangan tentang Makna Kolaboratif dalam Penanganan Premanisme

Dari perspektif jurnalistik, fenomena premanisme ormas menunjukkan betapa kompleksnya isu keamanan sosial di Indonesia. Meskipun ada banyak tantangan, langkah-langkah sinergis yang diambil pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga ketertiban dan stabilitas. Bagi pembaca, hal ini mengajarkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan masalah sosial yang rumit.

Selain itu, masyarakat juga harus menyadari bahwa kejahatan tidak akan bisa berkembang jika tidak ada dukungan atau toleransi dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat keamanan sangatlah penting. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah dan masyarakat, harapan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai semakin mendekati realisasi.