Pada sebuah perusahaan kimia di Provinsi Shandong, Tiongkok timur, kebijakan unik telah menarik perhatian luas. Perusahaan ini memaksa karyawannya untuk menikah dalam batas waktu tertentu, atau menghadapi risiko pemecatan. Kebijakan tersebut bertujuan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan tingkat pernikahan. Namun, setelah menjadi sorotan publik, perusahaan akhirnya mencabut kebijakan kontroversial ini. Situasi ini mencerminkan tantangan masyarakat modern dalam menyeimbangkan tradisi dan hak individu.

Detail Kebijakan dan Reaksi Publik

Dalam musim dingin yang dingin, perusahaan bernama Shuntian Chemical Group, yang berbasis di kota Linyi, Provinsi Shandong, membuat kebijakan yang mengharuskan karyawan lajang berusia 28 hingga 58 tahun untuk menikah sebelum akhir September. Kebijakan ini diberlakukan pada awal tahun, dengan tujuan mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan angka pernikahan. Karyawan yang tidak menaati aturan ini diminta untuk menulis surat kritik diri sebelum akhir Maret.

Perusahaan juga menekankan nilai-nilai tradisional Tiongkok, seperti kesetiaan dan bakti kepada orang tua, sebagai alasan utama dari kebijakan ini. Namun, reaksi publik terhadap langkah tersebut sangat negatif. Biro Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial setempat melakukan inspeksi pada 13 Februari dan menyatakan bahwa kebijakan tersebut melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Dalam waktu kurang dari sehari, perusahaan akhirnya mencabut kebijakan kontroversial ini.

Dari perspektif hukum, Profesor Yan Tian dari Universitas Peking menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan menikah dan konstitusi Tiongkok. Dia menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan di Tiongkok seharusnya tidak memaksakan rencana pernikahan atau kelahiran anak kepada karyawan mereka.

Perspektif dan Inspirasi

Situasi ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan hak individu. Meskipun pemerintah dan perusahaan mungkin memiliki tujuan baik dalam mendorong pernikahan, langkah-langkah yang ekstrem dan paksaan dapat menimbulkan dampak negatif. Sebagai masyarakat, kita harus berusaha memahami dan menghargai pilihan individu, sambil tetap mempromosikan nilai-nilai positif dalam budaya kita.

Berita ini juga mencerminkan tantangan demografis yang dihadapi Tiongkok, termasuk penurunan angka pernikahan dan kelahiran. Solusi yang lebih bijaksana mungkin melibatkan pendekatan yang lebih inklusif dan mendukung, bukan paksaan yang berpotensi merugikan.