Dalam perkembangan terbaru kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kuasa hukumnya Yakup Hasibuan memberikan klarifikasi. Menurutnya, pihak penyidik saat ini hanya membutuhkan dokumen berupa ijazah asli Jokowi untuk verifikasi lebih lanjut. Karena keterangan langsung dari Jokowi belum diperlukan, maka ia tidak hadir dalam panggilan resmi hari ini. Selain itu, keluarga dan kuasa hukum Jokowi membawa seluruh dokumen pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi sebagai bukti.

Pernyataan Resmi Kuasa Hukum di Bareskrim Polri

Di tengah spekulasi publik mengenai kasus ini, Yakup Hasibuan bersama perwakilan keluarga dan ajudan Jokowi datang ke Bareskrim Polri pada Jumat (9/5/2025). Dalam kesempatan tersebut, Yakup menjelaskan bahwa proses penyerahan ijazah akan dilakukan oleh Wahyudi Andrianto alias Andri, seorang anggota keluarga Jokowi yang juga merupakan iparnya. Perwakilan keluarga tersebut membawa seluruh ijazah Jokowi, mulai dari jenjang SD hingga universitas. Selain itu, beberapa dokumen pendukung lainnya juga disiapkan, meskipun penggunaannya bergantung pada permintaan tim penyidik.

Semua dokumen ini dibawa dengan tujuan untuk memperjelas status keaslian ijazah yang dipersoalkan. Yakup menegaskan bahwa pihaknya siap bekerja sama sepenuhnya dengan aparat hukum demi mencapai keadilan dan transparansi.

Dari sisi waktu, pertemuan berlangsung pada pagi hari, tepatnya sekira pukul 09.29 WIB. Suasana tampak profesional, dengan semua pihak fokus pada langkah-langkah hukum yang harus diambil.

Reporter yang meliput acara ini mencatat betapa pentingnya sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh pihak Jokowi dalam upaya menyelesaikan isu yang telah menarik perhatian luas.

Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya, investigasi ini masih berlangsung dan hasil akhirnya akan diumumkan setelah penyidik melakukan analisis mendalam terhadap dokumen yang diserahkan.

Peristiwa ini terjadi di pusat ibu kota Jakarta, di mana gedung Bareskrim Polri menjadi lokasi utama pertemuan antara kuasa hukum Jokowi dan tim penyidik.

Dari sudut pandang jurnalistik, kasus ini menyoroti pentingnya integritas data pribadi para pemimpin negara. Bagi pembaca, hal ini dapat menjadi pelajaran tentang perlunya transparansi dalam urusan publik. Terlepas dari hasil akhir investigasi, kasus ini juga mengingatkan kita bahwa kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga bagi setiap pemimpin. Oleh karena itu, langkah-langkah proaktif seperti yang ditunjukkan oleh Jokowi dan timnya patut diapresiasi demi menjaga prinsip kebenaran dan keadilan.