Dalam perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara. Ia menegaskan bahwa deposito bernilai Rp 75 miliar yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan merupakan aset pribadinya. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa tidak ada uang atau dokumen lainnya yang disita dari dirinya secara langsung.
Pernyataan Resmi dan Tindakan KPK
Pada Rabu (19/3/2025), melalui pernyataan tertulisnya, Ridwan Kamil menegaskan bahwa deposito yang menjadi sorotan media tidak berhubungan dengan dirinya. Hal ini dilakukan setelah penyidik KPK menggeledah beberapa lokasi penting, termasuk kediamannya.
Selama operasi penggeledahan tersebut, KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti, seperti dokumen penting, barang elektronik, serta deposito senilai lebih kurang Rp 70 miliar. Ketua KPK, Setya Budiyanto, menjelaskan bahwa semua barang yang disita akan melalui proses penelitian mendetail untuk memastikan keterkaitannya dengan kasus korupsi yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Menurut informasi yang diperoleh, barang-barang tersebut masih dalam tahap analisis. Jika hasil investigasi menunjukkan bahwa barang-barang tersebut tidak relevan dengan kasus, maka akan dikembalikan kepada pemilik sahnya.
Berlangsung di tengah-tengah kekhawatiran publik terhadap praktik korupsi di lembaga keuangan daerah, tindakan KPK ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas spekulasi yang berkembang.
Dari sisi ekonomi, situasi ini juga memengaruhi performa saham BJBR, yang sempat mencatat penurunan signifikan pada hari yang sama. Namun, Bank BJB tetap menjalankan operasionalnya secara normal.
Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada hasil penyelidikan lebih lanjut oleh KPK guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya integritas dalam kepemimpinan, terutama di sektor publik. Sebagai masyarakat, kita diharapkan bisa terlibat aktif dalam memantau dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dengan adanya transparansi dan komunikasi yang jelas dari para pemangku kepentingan, harapan untuk menciptakan sistem yang lebih bersih dan adil semakin besar.