Dalam perkembangan terbaru, Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), telah menempuh langkah strategis dengan melengkapi bukti dan dokumen terkait tuduhan ijazah palsu yang diarahkan kepada dirinya. Menurut pengamat politik Boni Hargens, pendekatan hukum ini tidak hanya menjadi solusi atas kontroversi tersebut, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang implementasi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Dalam diskusi publik bertajuk 'Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi', Boni menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di bawah konstitusi, tanpa pandang bulu.

Pada Kamis (24/4/2025), Boni Hargens, seorang pengamat politik ternama dan lulusan Universitas Walden Amerika Serikat, memaparkan pentingnya supremasi hukum dalam sistem demokrasi modern. Ia menegaskan bahwa tindakan anarkis seperti unjuk rasa di depan rumah pribadi Jokowi di Solo, yang didorong oleh narasi hoaks, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. "Kami harus menyadari bahwa semua masalah, baik itu tudingan atau protes, dapat diselesaikan secara damai melalui jalur hukum," tuturnya. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa aksi demonstrasi tanpa dasar hukum hanya akan menciptakan ketidakstabilan sosial.

Boni juga menyoroti pentingnya sikap profesional dalam menghadapi kritik atau tuduhan. Ia berpendapat bahwa Jokowi telah menunjukkan contoh teladan dengan menggunakan mekanisme hukum sebagai cara penyelesaian sengketa. Pendekatan ini, menurut Boni, seharusnya dijadikan pedoman bagi seluruh elemen masyarakat. "Saya sangat mengapresiasi langkah Jokowi karena ia menunjukkan bagaimana seharusnya konflik diselesaikan di negara demokrasi yang berlandaskan hukum," katanya.

Lebih jauh, Boni menekankan perlunya kesadaran kolektif tentang aturan main dalam sistem demokrasi. "Setiap individu harus mematuhi rule of the game, termasuk mereka yang merasa dirugikan. Solusi yang tepat adalah melalui prosedur hukum, bukan dengan membuat kegaduhan di tengah masyarakat," tambahnya. Hal ini ditekankan agar masyarakat dapat lebih menghargai nilai-nilai demokrasi yang berbasis pada supremasi hukum.

Kesimpulannya, langkah hukum yang diambil oleh Joko Widodo bukan hanya sekadar upaya untuk membersihkan nama dari tuduhan ijazah palsu, tetapi juga merupakan bentuk edukasi bagi masyarakat luas. Melalui tindakannya, Jokowi berhasil menunjukkan pentingnya supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem demokrasi di Indonesia. Penggunaan jalur hukum sebagai cara penyelesaian sengketa ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi generasi mendatang untuk lebih menghargai prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan transparan.