Fenomena kehidupan bersama tanpa ikatan pernikahan, dikenal sebagai "kumpul kebo", telah menjadi isu yang menarik perhatian masyarakat. Di kalangan aparatur sipil negara (ASN), fenomena ini bahkan telah memicu tindakan disipliner dari pihak berwenang. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk memberhentikan delapan ASN karena pelanggaran berbagai aturan, termasuk praktik kumpul kebo, mencerminkan seriusnya masalah ini.

Pergeseran pandangan tentang hubungan dan pernikahan di kalangan generasi muda telah mempengaruhi fenomena ini. Banyak pemuda saat ini melihat pernikahan sebagai proses yang rumit dengan aturan yang ketat. Sebaliknya, mereka memandang kumpul kebo sebagai bentuk hubungan yang lebih sederhana dan nyata. Meskipun demikian, di wilayah Asia yang menghargai budaya, tradisi, dan agama, praktik ini masih dianggap tabu. Studi tahun 2021 menunjukkan bahwa fenomena ini lebih banyak terjadi di wilayah timur Indonesia, terutama di daerah non-Muslim.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulinda Nurul Aini dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, ditemukan bahwa setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pasangan memilih kehidupan bersama tanpa menikah: beban finansial, prosedur perceraian yang kompleks, dan penerimaan sosial. Hasil survei Pendataan Keluarga 2021 mengungkapkan bahwa sekitar 0,6 persen penduduk Manado melakukan kohabitasi. Dari populasi tersebut, 1,9 persen sedang hamil pada saat survei, dan mayoritas memiliki tingkat pendidikan SMA atau lebih rendah.

Akibat dari fenomena kumpul kebo, dampak negatif paling signifikan dirasakan oleh wanita dan anak-anak. Secara ekonomi, tidak ada jaminan keamanan finansial bagi ibu dan anak-anak, seperti yang diatur dalam hukum perceraian. Ayah dalam kohabitasi tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan dukungan finansial. Selain itu, kesehatan mental juga terganggu akibat minimnya komitmen dan kepercayaan serta ketidakpastian masa depan. Data menunjukkan bahwa konflik dalam hubungan kohabitasi cukup tinggi, dan anak-anak lahir dari hubungan ini sering mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan.

Menghadapi tantangan ini, penting bagi masyarakat untuk mempromosikan nilai-nilai positif dan mendukung struktur keluarga yang kuat. Pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dan sosial dari kehidupan bersama tanpa pernikahan dapat membantu mencegah dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Dengan demikian, kita dapat membangun lingkungan yang lebih sehat dan mendukung bagi semua anggota masyarakat.