Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga awal Maret 2025, pencapaian penyaluran KUR telah mencapai Rp 44,73 triliun. Jumlah ini setara dengan 14,9% dari target keseluruhan sebesar Rp 300 triliun yang ditetapkan untuk tahun tersebut. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut bahwa dana ini telah tersalurkan kepada lebih dari 788 ribu penerima, atau sekitar 22% dari total target debitur. Sektor-sektor produktif mendominasi alokasi dana, yakni mencakup hampir 60% dari total realisasi.

Penyaluran KUR dibagi ke dalam beberapa kategori sesuai skala usaha. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah pemisahan pengelolaan KUR Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Kementerian UMKM. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan fokus dan efisiensi manajemen anggaran. Penggunaan anggaran KUR PMI saat ini dipegang oleh Kementerian BP2MI, meskipun distribusi tetap dilakukan oleh bank-bank pelaksana. Keputusan ini bertujuan agar prosesnya lebih terarah karena BP2MI memiliki kompetensi lebih spesifik dalam mengelola urusan pekerja migran. Selain itu, lima jenis KUR lainnya seperti super mikro, mikro, kecil, dan khusus juga telah disalurkan sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Sektor UMKM menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional, sehingga dukungan melalui KUR sangatlah penting. Dengan target penyaluran mencapai Rp 300 triliun, pemerintah berharap dapat memberdayakan lebih banyak pelaku usaha baru sebanyak 2,34 juta orang serta membantu lulusan debitur sejumlah 1,17 juta orang. Program ini juga memfasilitasi akses kredit tanpa agunan bagi mereka yang membutuhkan pinjaman di bawah Rp 100 juta. Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok usaha kecil yang sering kali menjadi motor penggerak perekonomian daerah.