Pernyataan tegas dari Menteri Investasi dan Kepala BKPM Rosan Roeslani membantah mitos bahwa lembaga pengelola investasi, Daya Anagata Nusantara (Danantara), kebal terhadap hukum. Menurutnya, Danantara dapat diaudit oleh berbagai instansi pemerintah, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam acara peluncuran di Istana Negara, Rosan menekankan bahwa setiap tindakan yang tidak sesuai dengan hukum akan ditangani dengan serius.

Keberadaan Danantara juga mendapat pengawasan ketat dari berbagai perangkat negara. Sebagai lembaga yang langsung berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto, semua aspek operasional Danantara dipastikan mengikuti aturan yang berlaku. Rosan menegaskan bahwa transparansi dan profesionalisme adalah prinsip utama dalam menjalankan tugas Danantara. "Ini adalah tanggung jawab besar yang harus kita emban dengan baik," ungkapnya. Selain itu, tim yang dipilih untuk mengelola Danantara merupakan individu yang kompeten dan profesional di bidangnya.

Dengan pengawasan ketat dari berbagai instansi negara, Danantara menunjukkan komitmennya untuk beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab. Langkah ini bukan hanya memperkuat integritas lembaga, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa setiap tindakan akan selalu sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Semua pihak berharap bahwa melalui kerja sama yang solid, Danantara dapat menjadi contoh positif dalam pengelolaan investasi nasional.