Berawal dari sebuah insiden sistematis yang mengakibatkan gangguan layanan perbankan, Bank DKI mengambil langkah serius dengan memecat Direktur IT-nya. Insiden ini berlangsung selama lebih dari dua minggu, menyebabkan nasabah tidak dapat melakukan transaksi lintas bank maupun pengisian ulang e-wallet melalui aplikasi mobile banking. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan perlunya investigasi mendalam atas kegagalan teknologi informasi tersebut, serta memberikan jaminan bahwa dana nasabah tetap aman meskipun layanan terganggu. Saat ini sebagian besar layanan telah kembali normal, namun beberapa fitur masih belum sepenuhnya aktif.

Insiden ini pertama kali terjadi pada malam takbiran, 30 Maret 2025, ketika sistem internal Bank DKI secara otomatis mengaktifkan mekanisme pemulihan keamanan. Aktivasi ini dirancang untuk melindungi stabilitas transaksi, namun sebagai dampaknya, beberapa layanan seperti transfer antarbank dan pembayaran melalui QRIS menjadi tidak tersedia. Nasabah mulai melaporkan masalah ini di media sosial, menyuarakan ketidakpuasan mereka karena kesulitan dalam mengakses uang mereka. Banyak yang mengeluh bahwa aplikasi hanya bisa digunakan untuk memeriksa saldo tanpa kemampuan untuk melakukan transaksi apapun.

Pada hari Senin, 7 April 2025, Bank DKI mulai membuka kembali layanan ATM Off-Us setelah evaluasi menyeluruh terhadap sistem. Meskipun demikian, beberapa layanan seperti transfer ke bank lain melalui JakOne Mobile Banking dan Cash Management System (CMS) masih belum sepenuhnya pulih. Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, menjelaskan bahwa tim teknis telah bekerja tanpa henti selama periode libur Lebaran untuk memperbaiki kerusakan sistem. Ia juga menekankan pentingnya kontrol internal dalam menjaga integritas sistem perbankan.

Gubernur Pramono Anung sendiri langsung bertindak dengan menggelar rapat bersama direksi Bank DKI pada hari pertama kerja pasca-Lebaran. Dalam pertemuan itu, Amirul Wicaksono, Direktur IT PT Bank DKI, dipecat dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas kegagalan sistem. Selain itu, gubernur juga menginstruksikan pelaporan kasus ini ke Bareskrim Polri guna proses hukum lebih lanjut. Menurutnya, kejadian ini sudah melewati batas toleransi dan kemungkinan melibatkan pihak dalam maupun luar.

Sementara itu, DPRD DKI Jakarta turut memberikan sorotan terhadap situasi ini. Sekretaris Komisi E DPRD, Justin Adrian, mendorong manajemen Bank DKI untuk melibatkan penegak hukum jika ada indikasi peretasan atau kejahatan siber. Menurut Justin, langkah-langkah tegas diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik, yang merupakan aset utama bagi institusi perbankan.

Meskipun layanan utama Bank DKI telah kembali beroperasi, upaya pemulihan penuh masih berlangsung. Pengguna tetap mengeluhkan keterbatasan akses terhadap beberapa fitur penting, menunjukkan bahwa tantangan teknis masih ada. Namun, komitmen kuat dari pihak Bank DKI dan Pemerintah DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah ini telah memberikan harapan kepada nasabah bahwa kestabilan layanan akan segera sepenuhnya dipulihkan.