Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan proses seleksi untuk mengisi posisi Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin pengumuman ini dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada hari Senin tanggal 28 April 2025. Proses seleksi ini bertujuan untuk mencari individu terbaik yang mampu menjalankan tugas penting dalam menjamin stabilitas sistem keuangan nasional.

Tim seleksi atau panitia seleksi (Pansel) dibentuk berdasarkan aturan presiden dan undang-undang yang relevan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2025 serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Anggota Pansel terdiri dari perwakilan pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), komunitas perbankan, dan industri asuransi. Sebagai ketua Pansel, Menteri Keuangan akan memimpin serangkaian evaluasi administratif dan teknis untuk menemukan kandidat yang sesuai dengan kriteria.

Tahapan seleksi akan berlangsung selama kurang lebih 20 hari kerja, dimulai sejak pembentukan Pansel pada 17 April 2025. Setiap calon harus melewati dua tahap utama, yakni seleksi administrasi dan uji kelayakan serta kepatutan. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui platform resmi yang dibuka mulai 29 April hingga 6 Mei 2025. Selain itu, para pelamar wajib memenuhi persyaratan seperti menjadi Warga Negara Indonesia, memiliki integritas tinggi, tidak memiliki catatan pidana, serta memiliki pengalaman di bidang jasa keuangan.

Pencarian bakal pemimpin strategis di LPS ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan memilih kandidat terbaik yang memiliki rekam jejak kuat dalam pengelolaan simpanan dan kebijakan keuangan, diharapkan LPS dapat terus memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat. Keseluruhan proses ini juga menunjukkan transparansi dan profesionalisme dalam menetapkan kepemimpinan di institusi penting ini.