Dalam upaya memaksimalkan potensi kekayaan negara, Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya pembentukan lembaga pengelola aset bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Dalam rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan pada Senin (5/5/2025), Prabowo menekankan urgensi dan manfaat dari institusi ini. Menurutnya, aset yang dikelola oleh pemerintah mencapai nilai fantastis sekitar US$ 900 miliar hingga lebih tinggi setelah konsolidasi lebih lanjut. Selain itu, beliau juga menyoroti beberapa masalah terkait hilangnya aset negara akibat buruknya pengelolaan selama puluhan tahun.
Dalam pidatonya, pemimpin negara memberikan contoh konkret tentang kompleks olahraga Gelora Bung Karno (GBK) di Jakarta Pusat, yang dinilai memiliki nilai pasar mencapai US$ 30 miliar. Prabowo juga menyebut ada informasi dari kalangan pengusaha bahwa GBK telah memiliki nilai signifikan sejak sepuluh tahun lalu. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Danantara Indonesia dibentuk untuk mengelola aset-aset berharga tersebut secara profesional.
Di sisi lain, Prabowo menyoroti fenomena kelalaian dalam pengelolaan aset oleh birokrat tertentu. Ia menegaskan perlunya transparansi dan evaluasi mendalam atas aset yang dimiliki oleh kementerian-kementerian. Beberapa aset bahkan diketahui "tersembunyi" atau tidak dicatat dengan baik selama bertahun-tahun. Situasi ini membuat banyak aset strategis nasional justru tidak tersentuh atau malah lenyap tanpa jejak.
Selain lokasi di Jakarta Pusat, wilayah Kemayoran juga disorot sebagai lahan berpotensi besar. Dengan luas mencapai 400 hektare, daerah ini dinilai senilai US$ 40 miliar dan akan diserahkan kepada Danantara Indonesia untuk pengelolaan lebih lanjut. Ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia memiliki cadangan kekayaan luar biasa yang belum dioptimalkan secara penuh.
Pada akhirnya, reformasi pengelolaan aset melalui Danantara Indonesia diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi ekonomi nasional. Potensi nilai triliunan dolar AS dari aset yang tersebar di seluruh Indonesia menunjukkan betapa besar peluang yang bisa dieksplorasi. Namun, hal ini juga membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam setiap langkah pengelolaannya.