Dalam sidang pengadilan tindak pidana korupsi yang berlangsung di Jakarta, Kamis (8/5/2025), sebuah kisah mengejutkan terkuak dari mulut saksi bernama Nurhasan. Sebagai seorang satpam di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ia mengungkap insiden aneh ketika dua orang tak dikenal mendatangi lokasi kerjanya. Insiden ini ternyata berhubungan dengan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku, yang terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Menurut penuturan Nurhasan, kedua individu tersebut masuk ke Rumah Aspirasi milik PDIP dan meminta ponselnya untuk melakukan kontak telepon penting.

Pada hari itu, Nurhasan sedang menjaga gedung di Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A, Menteng, Jakarta Pusat. Tiba-tiba, dua orang asing datang ke tempat tersebut dengan maksud mencari Harun Masiku. Meskipun tidak mengenal mereka, Nurhasan merasa dipaksa untuk memberikan informasi lebih lanjut serta perangkat komunikasi pribadinya. "Mereka tampak seperti aparat dan langsung masuk tanpa izin," ungkap Nurhasan kepada majelis hakim. Dengan tekanan, dia diminta menelepon seseorang yang nantinya akan menjadi kunci pertemuan penting.

Saat proses telepon berlangsung, Nurhasan harus mengikuti instruksi spesifik dari kedua orang tersebut. Dia diperintahkan untuk menyampaikan pesan tertentu sebelum percakapan dilanjutkan melalui loudspeaker. "Saya hanya mengikuti arahan mereka agar semuanya berjalan lancar," tambahnya. Setelah percakapan selesai, lawan bicara di ujung telepon meminta bertemu secara langsung, meskipun identitasnya tetap belum diketahui oleh Nurhasan.

Insiden ini menunjukkan adanya hubungan rumit antara para pelaku kasus suap dan pihak-pihak yang berusaha melibatkan diri dalam operasi ilegal. Kasus ini juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap akses fisik maupun digital di lingkungan politik Indonesia.

Penuturan Nurhasan membuka wawasan baru tentang cara-cara yang digunakan oleh oknum tertentu untuk menghubungi buronan negara. Selain itu, insiden ini menunjukkan bahwa bahkan di pusat kekuasaan politik seperti PDIP, potensi infiltrasi tetap menjadi ancaman nyata. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif harus segera diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.