Peningkatan jumlah kredit macet pada layanan Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia menjadi sorotan menjelang bulan Ramadan. Fenomena ini terjadi akibat pergeseran prioritas masyarakat yang lebih fokus memenuhi kebutuhan Lebaran dibandingkan melunasi cicilan. Data dari Pefindo Biro Kredit (IdScore) menunjukkan bahwa rasio nonperforming loan (NPL) pay later meningkat dari 3,2% pada kuartal III tahun 2024 menjadi 4,02% pada Januari-Februari 2025. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan utang digital oleh sebagian kalangan.

Menurut Direktur Utama Pefindo Biro Kredit (IdScore), Tan Glant Saputrahadi, peningkatan NPL tersebut erat kaitannya dengan momentum Lebaran. "Masyarakat tampaknya lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan Lebaran daripada pelunasan cicilan," katanya kepada media pada Selasa (22/4/2025). Selain itu, kelompok usia tertentu, seperti generasi baby boomers atau mereka yang berusia lebih dari 55 tahun, cenderung memiliki tingkat gagal bayar yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemahiran mereka dalam menggunakan teknologi digital modern seperti aplikasi mobile banking dan sistem pembayaran otomatis.

Dalam konteks demografis, tiga provinsi dengan kontribusi kredit macet tertinggi untuk produk BNPL adalah Jakarta (4,78%), Jawa Tengah (4,48%), dan Jawa Barat (4,35%). Penyaluran kredit pay later hingga Februari 2025 mencapai Rp36,24 triliun, naik 27,65% secara year-on-year (YoY). Sementara itu, total akun pay later yang telah didaftarkan pada periode yang sama mencapai 48,35 juta akun, meningkat 37,34% YoY.

Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan layanan BNPL cukup pesat, tantangan terkait kesadaran finansial dan penggunaan teknologi tetap menjadi isu penting. Adopsi teknologi digital yang efektif serta pendidikan keuangan diperlukan agar masyarakat dapat mengelola utang mereka dengan lebih baik.

Tren peningkatan kredit macet di sektor BNPL memberikan gambaran tentang pentingnya manajemen utang yang bijaksana, terutama ketika momen besar seperti Lebaran mendekati. Generasi yang kurang akrab dengan teknologi digital, seperti baby boomers, memerlukan dukungan tambahan untuk memahami mekanisme layanan digital. Dengan begitu, risiko gagal bayar dapat diminimalkan dan industri keuangan dapat berkembang secara sehat tanpa merugikan pihak manapun.