Pada tanggal 24 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan lembaga baru yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi nasional. Lembaga ini diberi nama Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola aset perusahaan milik negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai proyek berkelanjutan. Diharapkan lembaga ini dapat menjadi sumber daya penting bagi generasi mendatang dengan fokus pada energi terbarukan, manufaktur modern, industri hilir, dan produksi pangan.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa nama Danantara memiliki makna filosofis yang mendalam. Ia menegaskan bahwa lembaga ini merupakan konsolidasi kekuatan ekonomi Indonesia yang dijalankan oleh BUMN. Filosofi di balik nama tersebut mencerminkan energi dan kekuatan masa depan Tanah Air. "Daya Anagata Nusantara" menunjukkan komitmen untuk mengelola kekayaan negara demi anak dan cucu bangsa.
Berlokasi di Jalan RP Soeroso, Cikini, Jakarta Pusat, kantor Danantara telah mengalami perubahan signifikan. Logo baru yang mencolok, dengan huruf 'D' kapital dan bendera merah putih yang berkibar di dalamnya, menjadi simbol kuat dari misi lembaga ini. Sebelumnya, Aset Dalam Pengelolaan (AUM) awal ditaksir mencapai lebih dari US$ 900 miliar, setara dengan Rp 14.710 triliun. Pendanaan awal diproyeksikan mencapai US$ 20 miliar.
Danantara akan berfokus pada pengelolaan sumber daya alam dan aset negara melalui proyek-proyek berdampak tinggi di berbagai sektor. Proyek-proyek ini diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Melalui langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan mendukung kemajuan ekonomi nasional.
Perubahan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat posisi ekonomi Indonesia secara global. Dengan pendekatan berkelanjutan dan fokus pada sektor-sektor strategis, Danantara diharapkan dapat membuka peluang baru bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini juga menunjukkan dedikasi pemerintah untuk memastikan bahwa kekayaan negara dikelola dengan bijak untuk kesejahteraan generasi mendatang.