Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan kebijakan baru terkait dana pensiun tambahan bagi pekerja. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi ketidakcukupan dana pensiun yang sering dialami oleh masyarakat. Menurut Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, banyak pekerja yang setelah masa produktif mereka berakhir, justru bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah. Situasi ini menunjukkan pentingnya persiapan finansial yang lebih baik untuk masa pensiun.

Kebijakan ini mengundang berbagai respons dari masyarakat. Salah satu faktor utama yang menyebabkan protes adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Kasus-kasus seperti Jiwasraya dan Bumipuera telah meninggalkan trauma mendalam di kalangan masyarakat. Mereka khawatir bahwa kontribusi tambahan untuk dana pensiun tidak akan dikelola dengan baik dan bisa berakhir dalam masalah serupa. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan jaminan kuat bahwa dana tersebut akan digunakan secara transparan dan efektif.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pensiun menjadi tujuan utama dari rencana ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan peningkatan rasio penggantian pendapatan hingga 40% dari gaji terakhir, dibandingkan dengan 20% saat ini. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa para pekerja memiliki cukup dana untuk hidup layak setelah pensiun. Dengan demikian, inisiatif ini bukan hanya sekadar beban tambahan, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih aman dan sejahtera bagi semua warga negara.