Kebijakan fiskal baru telah dirancang oleh pemerintah guna merespons tantangan perdagangan global. Salah satu inovasi utama adalah penyesuaian tarif bea keluar yang diberlakukan pada produk-produk minyak sawit mentah (CPO). Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa perubahan ini akan mengurangi beban hingga 5% bagi para eksportir. Dengan skema baru ini, tarif bea keluar CPO akan berfluktuasi antara 0% hingga 25%, tergantung pada kondisi pasar dan strategi ekspor.

Penguatan kebijakan perdagangan juga menjadi fokus utama dalam reformasi ini. Selain relaksasi pajak keluar, pemerintah mempercepat prosedur pengeluaran kebijakan Trade Remedies seperti anti-dumping, imbalan, dan perlindungan industri domestik. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 30 hari kini dipersingkat menjadi hanya 15 hari. Langkah ini melibatkan kerja sama lintas departemen, termasuk Kementerian Perdagangan dan Menko Bidang Perekonomian, untuk memastikan implementasi yang efisien.

Selain itu, kebijakan lain yang dicanangkan mencakup pengurangan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Impor untuk elektronik, smartphone, dan laptop dari 2,5% menjadi 0,5%. Penyesuaian serupa juga dilakukan pada produk impor asal Amerika Serikat (AS), dengan pengurangan tarif bea masuk dari rentang 5-10% menjadi 0-5%. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal serta menarik investasi asing.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah tidak hanya berusaha menjaga stabilitas ekonomi nasional tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor riil. Reformasi kebijakan fiskal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk beradaptasi di tengah dinamika perdagangan internasional yang semakin kompleks. Melalui pendekatan proaktif dan kolaboratif, diharapkan langkah ini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain penting di panggung ekonomi global.