Peningkatan transparansi dan efisiensi dalam layanan kesehatan menjadi prioritas utama. Ekosistem kesehatan di Indonesia perlu diperbaiki agar dapat menangani inflasi medis yang tinggi, sehingga masyarakat dari berbagai lapisan dapat menikmati layanan kesehatan yang lebih baik. Pemerintah dan perusahaan asuransi harus bekerja sama untuk memberikan edukasi tentang pentingnya tata kelola yang baik dalam sistem kesehatan. Hal ini akan memastikan bahwa proses penyediaan layanan kesehatan berjalan dengan lancar dan efisien.

Kebijakan baru akan diterapkan untuk mengatur proses bisnis asuransi kesehatan. Badan Pengawas Keuangan dan Perbankan (OJK) merencanakan penerbitan surat edaran yang akan mengatur berbagai aspek dalam industri asuransi kesehatan. Salah satu fokus utamanya adalah Coordination of Benefit (CoB), sebuah mekanisme yang mengatur pembatasan total manfaat asuransi kesehatan bagi individu yang memiliki lebih dari satu penanggung. Standar dan batasan klaim juga akan ditetapkan untuk memastikan adanya regulasi yang jelas dalam penentuan biaya kesehatan.

Dengan langkah-langkah progresif ini, diharapkan sistem kesehatan dan asuransi di Indonesia dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan biaya kesehatan tidak hanya akan membantu mengurangi beban finansial, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, perusahaan asuransi, dan institusi kesehatan, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan bersama dan kemajuan sosial.